Jakarta, Seruu.com - Pengentasan kemiskinan di Indonesia harus segera dilakukan. Salah satu upaya pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Dikatakan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri saat menghadiri rapat koordinasi tingkat Pusat Program Keluarga Harapan Tahun 2014 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Kamis (27/3/2014), jumlah kepesertaan sebanyak 3,2 juta keluarga yang tersebar di 419 kabupaten/kota di seluruh provinsi, mulai dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua."PKH telah dilaksanakan tujuh tahun lalu. Kini, program tersebut memasuki tahun puncaknya," kata Mensos.Dijelaskan Mensos, pada tahun 2014, target penambahan peserta termasuk tinggi, yaitu kisaran 873 ribu keluarga. Untuk itu, dibutuhkan kesungguhan dan kerja keras dari segenap pemangku kepentingan dan keikhlasan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi keluarga sangat miskin penerima manfaat."Tahun ini, PKH ditargetkan mampu mengulangi dan melampaui kesuksesan tahun lalu. Itu artinya, mampu melebihi target penambahan peserta 113 % dan realisasi bantuan tunai 99,56%," jelasnya.Oleh karenanya, dibutuhkan terobosan oleh Unit Pelaksana PKH, seperti Rekrutmen Pendamping dan Operator secara Online, Uji Coba Penyaluran Bantuan dengan Sistem E-Money, serta Family Development Session. Untuk mewujudkannya dibutuhkan dukungan penuh dari lintas kementerian/lembaga terkait sebagai pemangku kepentingan program tersebut."Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Kemenkokesra, Bappenas, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkeu, Kemendagri, Kemkominfo, TNP2K, BPKP, LKPP, Unicef, World Bank, SPP GIZ, serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya," terangnya.Mensos mengharapkan Unit Pelaksana PKH dan Sumber Daya Manusia di dalamnya, mulai dari Pendamping, Operator, Koordinator Wilayah, Koordinator Regional hingga pimpinan puncak Direktorat Jenderal ini tidak pernah terlena dalam zona nyaman."Jajaran di Direktorat Jenderal harus berusaha terus dinamis dan bergerak maju untuk melaksanakan menanggulangi jumlah kemiskinan," ungkapnya.Pada 2007, dilakukan resertifikasi peserta PKH Kohor dan hasilnya menunjukkan kemampuan PKH dalam menanggulangi kemiskinan. Sambil menunggu selesainya penanganan sistem pengaduan hasil resertifikasi, data TNP2K menunjukkan 47,9% peserta PKH Kohor 2007 telah lulus atau "Graduasi" dari program ini, sehingga tidak lagi memerlukan bantuan tunai."Sisanya 52,1% masuk dalam katagori "Transisi", sehingga masih akan diberikan bantuan tunai, maksimum selama tiga tahun," tambahnya.Melalui Sistem Pertolongan Pekerjaan Sosial, dikenal istilah "Terminasi" yaitu penghentian bantuan, tujuannya agar terwujud kemandirian penerima layanan, serta terwujudnya potensi menjadi kemampuan nyata.Melalui PKH "Terminasi" dapat terwujud segera, jika sejak awal kepesertaan, mereka telah memperoleh komplementaritas program secara lengkap, penuh serta utuh yang memang haknya."Sejak awal, peserta PKH dipastikan penerima Raskin, Jaminan Kesehatan, Bantuan Siswa Miskin, serta program lain yang relevan, " jelasnya.Kemensos mengajak Kementerian/Lembaga terkait, terutama Bappenas, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Daerah untuk mengupayakan komplementaritas secara lengkap, penuh dan utuh.Agar program "Matching" data PKH, Raskin, BSM, dan Jaminan Kesehatan akan berdampak pada kondisi sekarang dan terus berlangsung, yaitu peserta PKH tidak seluruhnya menerima Raskin secara penuh, belum seluruhnya sebagai Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, serta sulit mengakses Bantuan Siswa Miskin. [Dhanny]
Original Post by: http://ift.tt/1jBhcsa
http://ift.tt/1jBhcsa
